Apakah semuanya masuk akal sejauh ini? Jika tidak, aku yakin bahwa hanya dengan sedikit lebih membaca, semua fakta akan jatuh ke tempatnya.
JAKARTA--MI: Kemacetan di Jakarta kian lama kian meningkat. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi bekerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk merealisasikan Electronic Road Pricing (ERP) di jalan-jalan utama Jakarta.
ERP adalah suatu alat elektronik berbentuk gerbang (gate) untuk mendeteksi kendaraan pribadi yang lewat pada suatu zona jalan yang telah ditetapkan menjadi zona ERP. Pengguna kendaraan tersebut akan dikenai biaya atau pajak jika ingin melewati zona tersebut.
"Jadi ERP suatu alat berbentuk seperti gerbang yang bisa mendeteksi kendaraan bermotor apakah sudah bayar atau belum serta menjadi pembatas dalam suatu zona yang telah ditetapkan," ungkap Kepala Bidang Teknologi Sistem Transportasi BPPT Rusmadi Suyuti, di Jakarta, Rabu (10/3).
ERP ini bertujuan untuk membuat pengguna jalan dengan kendaraan pribadi bisa beralih ke jalan lain atau menggunakan angkutan umum, sehingga kemacetan bisa berkurang. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana angkutan umum yang ada belum memadai dan harus ditingkatkan agar pemilik kendaraan pribadi mau pindah ke transportasi umum agar ERP bisa efektif pengadaannya.
"Saat ini Jakarta macet sekali, angkutan umum terbatas, dan belum baik dalam pengadaannya, untuk itu harus dibenahi dulu fasilitas angkutan umum barulah ERP ini benar-benar bisa efektif nantinya," jelas Rusmadi.
Sebenarnya Transport Demand Management (TDM) sudah dilakukan dengan kebijakan three in one, namun masih banyak kendala, seperti munculnya joki, sehingga membuat tidak efektif. Oleh karena itu, BPPT dan Polda bekerja sama dengan mewujudkan ERP ini yang secara teknologi dimungkinkan bisa segera direalisasikan dalam waktu dekat.
ERP bekerja dengan cara mendeteksi kendaraan yang lewat di suatu zona ERP lalu alat tersebut akan tahu kendaraan pribadi tersebut sudah bayar atau belum. Jika belum, alat tersebut akan terhubung pada suatu kamera dan akan mengambil gambar kendaraan tersebut. Sehingga, nanti akan dikirimkan surat denda kepada pemilik kendaraan. Jika pemilik tidak mau bayar, nanti saat perpanjangan STNK, pemilik kendaraan harus tetap membayar denda barulah STNK bisa keluar.
"Di sejumlah negara sudah otomatis, tidak manual dengan memakai penjaga. Jika pakai penjaga, stiker tidak terlihat karena hujan atau gelap di malam hari. Jadi ERP mendeteksi melalui gelombang radio RF yang dimiliki kendaraan yang lewat. Nantinya gelombang radio RF akan terhubung dengan ERP. Jika dengan sistem pulsa, pulsanya nanti berkurang dengan sendirinya," tutur Staf Bidang Teknologi Prasarana Transportasi BPPT Mulyadi Sinung Harjono.
Masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi bisa melewati jalan di zona ERP dengan membayar terlebih dahulu atau bisa berlangganan secara harian, mingguan atau bulanan.
Kendala ERP ini, jelas Rusmadi, dalam proses pencatatan kendaraan dari informasi beasiswa luar negeri kota, karena tidak semua kendaraan di Jakarta bernomor polisi B. Sehingga database kependudukan dan kepemilikan mobil harus jelas. Selain itu, kendala juga muncul jika belum ada balik nama saat terjadi jual beli mobil, sehingga STNK masih menggunakan nama pemiliki yang lama. (*/OL-7)
JAKARTA--MI: Kemacetan di Jakarta kian lama kian meningkat. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi bekerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk merealisasikan Electronic Road Pricing (ERP) di jalan-jalan utama Jakarta.
ERP adalah suatu alat elektronik berbentuk gerbang (gate) untuk mendeteksi kendaraan pribadi yang lewat pada suatu zona jalan yang telah ditetapkan menjadi zona ERP. Pengguna kendaraan tersebut akan dikenai biaya atau pajak jika ingin melewati zona tersebut.
"Jadi ERP suatu alat berbentuk seperti gerbang yang bisa mendeteksi kendaraan bermotor apakah sudah bayar atau belum serta menjadi pembatas dalam suatu zona yang telah ditetapkan," ungkap Kepala Bidang Teknologi Sistem Transportasi BPPT Rusmadi Suyuti, di Jakarta, Rabu (10/3).
ERP ini bertujuan untuk membuat pengguna jalan dengan kendaraan pribadi bisa beralih ke jalan lain atau menggunakan angkutan umum, sehingga kemacetan bisa berkurang. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana angkutan umum yang ada belum memadai dan harus ditingkatkan agar pemilik kendaraan pribadi mau pindah ke transportasi umum agar ERP bisa efektif pengadaannya.
"Saat ini Jakarta macet sekali, angkutan umum terbatas, dan belum baik dalam pengadaannya, untuk itu harus dibenahi dulu fasilitas angkutan umum barulah ERP ini benar-benar bisa efektif nantinya," jelas Rusmadi.
Sebenarnya Transport Demand Management (TDM) sudah dilakukan dengan kebijakan three in one, namun masih banyak kendala, seperti munculnya joki, sehingga membuat tidak efektif. Oleh karena itu, BPPT dan Polda bekerja sama dengan mewujudkan ERP ini yang secara teknologi dimungkinkan bisa segera direalisasikan dalam waktu dekat.
ERP bekerja dengan cara mendeteksi kendaraan yang lewat di suatu zona ERP lalu alat tersebut akan tahu kendaraan pribadi tersebut sudah bayar atau belum. Jika belum, alat tersebut akan terhubung pada suatu kamera dan akan mengambil gambar kendaraan tersebut. Sehingga, nanti akan dikirimkan surat denda kepada pemilik kendaraan. Jika pemilik tidak mau bayar, nanti saat perpanjangan STNK, pemilik kendaraan harus tetap membayar denda barulah STNK bisa keluar.
"Di sejumlah negara sudah otomatis, tidak manual dengan memakai penjaga. Jika pakai penjaga, stiker tidak terlihat karena hujan atau gelap di malam hari. Jadi ERP mendeteksi melalui gelombang radio RF yang dimiliki kendaraan yang lewat. Nantinya gelombang radio RF akan terhubung dengan ERP. Jika dengan sistem pulsa, pulsanya nanti berkurang dengan sendirinya," tutur Staf Bidang Teknologi Prasarana Transportasi BPPT Mulyadi Sinung Harjono.
Masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi bisa melewati jalan di zona ERP dengan membayar terlebih dahulu atau bisa berlangganan secara harian, mingguan atau bulanan.
Kendala ERP ini, jelas Rusmadi, dalam proses pencatatan kendaraan dari informasi beasiswa luar negeri kota, karena tidak semua kendaraan di Jakarta bernomor polisi B. Sehingga database kependudukan dan kepemilikan mobil harus jelas. Selain itu, kendala juga muncul jika belum ada balik nama saat terjadi jual beli mobil, sehingga STNK masih menggunakan nama pemiliki yang lama. (*/OL-7)
No comments:
Post a Comment