JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah penilaian berbagai pihak bahwa sebagian besar masyarakat tak lagi mendukung KPK. Pihak KPK merasa mayoritas masyarakat masih mendukung kerja lembaga tersebut.
"Kalau dibilang tidak mayoritas, saya kira masih banyak yang dukung KPK," kata juru bicara KPK, Johan Budi, pada sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (31/9/2011). Penilaian Johan tersebut berdasarkan pengaduan masyarakat yang masuk ke KPK mencapai 55.000. Menurutnya, masyarakat kecil masih memberi harapan kepada KPK setelah melihat pengaduan yang disampaikan salah seorang warga melalui surat. Pikirkan tentang apa yang telah Anda baca sejauh ini. Apakah itu memperkuat apa yang sudah Anda ketahui tentang
bejubel market place terbaik indonesia? Atau ada sesuatu yang sama sekali baru? Bagaimana dengan paragraf yang tersisa?
"Saya cukup trenyuh ada masyarakat yang mendukung. Ada pengaduan korupsi di KUD (Koperasi Unit Desa) dengan tulisan tangan yang disampaikan ke saya. Ada dana (KUD) yang ditilap kepala desanya, dan minta diusut. Paling tidak, mereka berharap KPK tangani ke sana," ungkap Johan. Pada kesempatan itu, Johan juga mengkritik DPR RI terkait penolakan untuk membangun gedung baru KPK. Kritik lain, yakni penolakan anggota DPR untuk membuka kantor perwakilan KPK di daerah. "Kita geli juga ada anggota dewan yang sampaikan KPK tidak perlu buka perwakilan. Nanti malah super power. Maksudnya apa? Ada persepsi yang salah dimunculkan di sana. Tentu bukan (atas nama) lembaga, tapi orang per orang," kata Johan. Johan membantah pernyataan, bahwa KPK hanya memakan uang negara dengan jumlah besar namun tidak sebanding dengan pengembalian uang negara yang dikorupsi. KPK, kata dia, sampai pertengahan 2011 telah mengembalikan uang negara melalui Kementerian Keuangan mencapai Rp 1,4 triliun. Adapun harta dalam bentuk lain seperti tanah dan bangunan hampir Rp 6 triliun.
"Kalau dibilang tidak mayoritas, saya kira masih banyak yang dukung KPK," kata juru bicara KPK, Johan Budi, pada sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (31/9/2011). Penilaian Johan tersebut berdasarkan pengaduan masyarakat yang masuk ke KPK mencapai 55.000. Menurutnya, masyarakat kecil masih memberi harapan kepada KPK setelah melihat pengaduan yang disampaikan salah seorang warga melalui surat. Pikirkan tentang apa yang telah Anda baca sejauh ini. Apakah itu memperkuat apa yang sudah Anda ketahui tentang
"Saya cukup trenyuh ada masyarakat yang mendukung. Ada pengaduan korupsi di KUD (Koperasi Unit Desa) dengan tulisan tangan yang disampaikan ke saya. Ada dana (KUD) yang ditilap kepala desanya, dan minta diusut. Paling tidak, mereka berharap KPK tangani ke sana," ungkap Johan. Pada kesempatan itu, Johan juga mengkritik DPR RI terkait penolakan untuk membangun gedung baru KPK. Kritik lain, yakni penolakan anggota DPR untuk membuka kantor perwakilan KPK di daerah. "Kita geli juga ada anggota dewan yang sampaikan KPK tidak perlu buka perwakilan. Nanti malah super power. Maksudnya apa? Ada persepsi yang salah dimunculkan di sana. Tentu bukan (atas nama) lembaga, tapi orang per orang," kata Johan. Johan membantah pernyataan, bahwa KPK hanya memakan uang negara dengan jumlah besar namun tidak sebanding dengan pengembalian uang negara yang dikorupsi. KPK, kata dia, sampai pertengahan 2011 telah mengembalikan uang negara melalui Kementerian Keuangan mencapai Rp 1,4 triliun. Adapun harta dalam bentuk lain seperti tanah dan bangunan hampir Rp 6 triliun.
No comments:
Post a Comment